find us
on


Sabtu, 20 Desember 2014 |  WIB
Halaman Depan | Peta Situs | Login | RSS Feed  
 

Skor GCG PELNI Melesat Naik
Selasa, 02 Agustus 2011 | 10:02 WIB

Di tengah persaingan bisnis transportasi, PELNI melakukan pembenahan dalam kinerja perusahaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG atau Tata Kelola Perusahaan  yang baik ini merupakan pendorong untuk melakukan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dari 2007, PELNI mulai menerapkan prinsip GCG tersebut sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan.
Tahun ini, PELNI kembali melakukan penilaian (assessment) penerapan GCG PT PELNI (Persero) untuk mengetahui gambaran pengelolaan GCG pada 2010. Penilaian tersebut dilakukan oleh Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari 01 Februari 2011- 31 Mei 2011. Setelah melalui proses panjang, pada 05 Juli 2011, Tim dari BPKP memaparkan hasil assessment Penerapan GCG PT PELNI (Persero) di depan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan pejabat PELNI di Kantor PELNI Pusat, Jakarta.
Hasil dari penilaian penerapan GCG ini cukup memuaskan, PELNI mendapatkan skor 72,01 dari skor maksimum 100. Skor ini melesat naik dari skor assessment sebelumnya pada 2007 yaitu 48,33.
Secara keseluruhan, skor ini memiliki predikat cukup dan masih harus ditingkatkan untuk mendekati praktik-praktik terbaik GCG. Aspek-aspek yang diukur dalam penilaian ini antara lain Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, Kebijakan GCG, Penerapan GCG, Pengungkapan Informasi serta Komitmen.
Indikator yang diterapkan untuk PELNI ada 49 indikator dengan 151 parameter yang mencakup aspek-aspek di atas. Dari skor di atas, presentase capaian tertinggi ada pada aspek Kebijakan GCG sebesar 91,71%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketersediaan struktur GCG di antaranya Pedoman GCG (Good Corporate Governance), Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Piagam Komite Audit, (Audit Comittee Charter), Piagam SPI (Internal Audit Charter), Sistem Pengendalian Intern, kebijakan teknologi dan kebijakan terkait dengan stakeholders.
Pemaparan hasil assessment GCG yang dilakukan oleh Tim BPKP tersebut dijelaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Ruchijat, Ak,MBA. Dalam pemaparannya, Ruchijat menekankan tentang perbaikan-perbaikan (area of improvement) yang masih perlu dilakukan di PELNI.
“Pemaparan dan laporan hasil assessment ini menyajikan secara berimbang mengenai kondisi penerapan GCG di perusahaan. Di samping itu, pemaparan ini juga berisi rekomendasi perbaikan atas bidang-bidang yang belum mencapai atau mendekati best practices penerapan GCG,” jelas Ruchijat.  
Untuk metode yang diterapkan Tim BPKP dalam penilaian ini meliputi tahapan pendahuluan berupa penyamaan persepsi, tahapan pekerjaan lapangan (pengumpulan data, review dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi), tahapan pengolahan data/analisis. Dalam tahapan analisis ini, dilakukan pemberian skor dalam setiap aspek yang diukur.
Dengan skor tersebut, perusahaan bisa mengetahui hal-hal yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan proses bisnis yang ada. Penerapan praktik GCG ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten. Selain itu, penerapan ini juga berdasarkan pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mewajibkan pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Corporate Relation PT PELNI

Bagikan di :